Partai Politik Dalam Demokrasi Indonesia

            Indonesia segera bersiap menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 nanti.Pemilu kali ini akan menjadi pemilu kelima pasca orde baru dan akan menjadi pilpres keempat dalam sejarah Indonesia.Diadakannya suatu pemilu dapat menjadi salah satu indikator bahwa di negara tempat diadakannya pemilu tersebut memiliki sistem demokrasi yang baik.Menurut banyak pengamat perpolitikan dan demokrasi di dunia,Indonesia pasca orde baru tumbang pada tahun 1998 dianggap memiliki sistem demokrasi paling baik dan stabil serta dipandang terus berada dalam tren positif ketimbang negara-negara di kawasan Asia tenggara lainnya.Hal ini dibuktikan dengan kebebasan pers yang terjamin dan tentunya pemilihan umum yang rutin diadakan lima tahun sekali yang dalam prosesnya selama ini cenderung aman,damai dan tertib.Setidaknya, bila dibandingkan dengan negara tetangga kita Thailand yang kini dikuasai oleh rezim militer setelah perdana menteri dari kalangan sipil yang terdahulu Yingluck Shinawarta dijungkalkan melalui kudeta oleh pihak militer atau Malaysia yang sebelum pemilu Malaysia 2018 selalu dimenangkan oleh koalisi petahana yaitu Barisan Nasional.Demokrasi di Indonesia cenderung lebih baik,tidak ada peristiwa berdarah hingga kudeta atau monopoli kekuasaan oleh beberapa golongan dalam perebutan kekuasaan di Indonesia.Sayangnya dalam usahanya menunjukkan bahwa negeri ini adalah negeri yang demokratis,Salah satu pilar dalam demokrasi sendiri yaitu partai politik di Indonesia malah menunjukkan sikap yang jauh dari nilai demokrasi itu sendiri.

            Dalam sejarahnya partai politik pernah begitu berkuasa dalam perpolitikan Indonesia,tepatnya saat era Demokrasi Parlementer. Saat itu keputusan-keputusan dalam pemerintahan Indonesia kerap diambil oleh koalisi-koalisi partai politik yang bergantian memimpin kabinet. Sayangnya perbedaan ideologis partai-partai tersebut malah acap kali membuat keputusan-keputusan yang diambil dalam menjalankan negara menjadi sulit dilaksanakan akibat pertentangan antara pihak koalisi petahana dan oposisi. Hal inilah yang tidak disukai oleh Jenderal A.H. Nasution yang kelak mendukung rencana Presiden Soekarno dalam mengambil alih peran partai politik dalam pemerintahan Indonesia atau yang kelak kita kenal sebagai Demokrasi Terpimpin.

            Pasca Soekarno lengser akibat peristiwa G30S dan digantikan oleh Orde baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto partai politik Indonesia mengalami kemunduran akibat program penggabungan partai politik oleh pemerintahan Orde Baru yang dilakukan demi menjaga stabilitas nasional saat itu.Pada Masa itu Pemilu di Indonesia sering dimenangkan oleh Golongan Karya yang menjadi kendaraan politik Soeharto sedangkan partai lain terkesan hanya menjadi pelengkap,inilah masa kemunduran kedua demokrasi dan partai politik di Indonesia setelah masa Demokrasi terpimpin.Terjadi juga penjegalan-penjegalan nilai-nilai demokrasi yang coba diwujudkan partai politik Indonesia saat itu oleh pemerintah seperti peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) pada tahun 1996,dimana pemerintah saat itu mencoba mengganti kepengurusan Partai Demokratik Indonesia yang secara sah seharusnya dipimpin oleh Megawati.

            Keadaan seperti itu terus bertahan hingga pemerintahan Orde Baru Tumbang pada tahun 1998. Angin segar demokrasi dalam perpolitikan Indonesia mulai terasa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah partai politik yang terlibat dalam pemilu tahun 1999. Namun,majunya demokrasi di Indonesia tidak dibarengi dengan kemajuan demokrasi di internal partai politik di Indonesia.Alih-alih menunjukkan nilai-nilai demokratis sebagaimana fungsinya sebagai ciri-ciri negara demokrasi.Partai Politik cenderung dikuasai oleh beberapa figur tokoh dan keluarga.Bisa kita lihat bagaimana partai-partai besar di Indonesia cenderung memiliki pemimpin yang itu-itu saja sejak akhir orde baru. PDI-P misalnya,sejak 1999 konsisten dipimpin oleh Megawati sebagai ketua umum.Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan turun sekalipun pada internal partai,cukup banyak kader-kader yang kompeten seperti Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo atau walikota Surabaya Tri Rismaharini.Megawati malah cenderung ingin memberikan jabatan ini kelak kepada putrinya Puan Maharani.Contoh lain yang bisa kita ambil adalah Partai Demokrat,sejak didirikan pada 2001 pengaruh cikeas sulit sekali dipisahkan dari partai ini.Kita tahu bahwa Partai ini sejak awal kemunculannya memang dianggap sengaja dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kendaraan politiknya dalam menghadapi pemilihan presiden 2004 dan selama puluhan tahun berikutnya partai ini masih dipimpin oleh SBY,sempat memang partai ini dipimpin oleh Anas Urbaningrum sebelum dirinya terjerat kasus korupsi.namun rumor yang beredar mengatakan bahwa kemenangan Anas Urbaningrum pun tidak bisa dilepaskan dari restu SBY. Bahkan SBY pun memiliki langkah yang mirip dengan Megawati yang ingin menjadikan anaknya sebagai orang nomor satu yang baru di partai.Caranya adalah dengan banyak mendorong anaknya Agus Yudhoyono untuk tampil dalam berbagai kesempatan politik seperti Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu. Contoh terakhir mungkin bisa kita lihat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Partai yang didirikan Amien Rais ini sangat sulit dilepaskan dari pengaruhnya.Sekalipun Amien Rais sudah tidak menjabat sebagai ketua umum lagi.Namun,posisi ini diisi oleh Zulkifli Hasan yang notabene adalah besannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi proses demokrasi dalam internal partai politik Indonesia.Pesona dan kharisma suatu figur masih memegang peranan penting dalam kekuasaan partai politik di Indonesia.Mandeknya demokrasi di internal partai juga bisa kita lihat pada kasus beberapa kader partai Demokrat seperti mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi,mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dimana ketiganya adalah kader partai Demokrat yang memilih untuk memihak Joko Widodo dalam Pemilu 2019 nanti,melawan keputusan partai yang mengusung Prabowo Subianto.Hal ini menunjukkan ketidakpuasan kader partai atas keputusan elite partai yang mungkin diambil tanpa mendengar pendapat kader lain.Hal ini kontras bila dibandingkan dengan keadaan di Amerika Serikat misalnya. Pada periode 2008-2016 Obama pernah sangat berpengaruh dalam internal partai Demokrat.Namun,pasca ia turun dari jabatannya sebagai presiden,kini pengaruh beliau tidak terasa lagi dalam setiap kebijakan yang diambil partai,sekarang kebijakan partai banyak dipengaruhi oleh Hillary Clinton. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi begitu tercermin dalam internal partai politik,ada kesempatan untuk kader lain berpendapat dan menunjukkan pengaruhnya.

            Pada akhirnya kondisi ini bila terus dibiarkan justru akan menjadi hal yang buruk bagi demokrasi di Indonesia. Karena partai politik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan demokrasi justru tidak menunjukkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Hal ini akan membuat rakyat berpikir bahwa kebijakan politik Indonesia hanya diambil oleh beberapa elite saja seperti yang ditunjukkan oleh partai-partai politik.Imbasnya tentu kepercayaan rakyat pada pemerintahan akan menurun.sekarang semuanya terserah bagaimana partai menghadapi kondisi ini.Akankah mereka mengubah kebijakan di lingkungan internalnya agar lebih demokratis atau akan tetap mempertahankan pengaruh figur demi mendapat suara di pemilu selanjutnya.